Teknologi Tepat Guna

PRODUK HUKUM

Tampilkan postingan dengan label PRODUK HUKUM. Tampilkan semua postingan

REGULASI TENTANG DESA

Andro CELL

Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Unduh Disini )

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ( Unduh Disini )

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendesa, Pdtt).

1) Permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. (Donwload Disini)

2) Permendes No 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Donwload Disini)

3) Permendes Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman (Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Donwload Disini)

4) Permendes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Donwload Disini)

5) Permendes Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Donwload Disini)

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. [Klik Donwload)

7) Indeks Data Membangun (Idm) (Uduh Disini)

8) Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 [Klik Download]

9) Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa [Klik Download]

10) Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa [Klik Download]

11) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) [Klik Download]

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tentang Desa

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd). (Klik Donwload).

2) Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Klik Donwload)

3) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Klik Donwload)

4) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Klik Donwload)

5) Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Klik Donwload)

6) Permendari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. (Klik Donwload)

7) Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Klik Donwload)

8) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. (Klik Donwload)

9) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Klik Donwload)

10)Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa. (Klik Donwload)

11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Klik Donwload)

12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Klik Download)

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Klik Donwload)

14)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Klik Download)

Peraturan Menteri Keuangan

1) Baru: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/Pmk.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 (Klik Donwload)

2) Baru: Pmk Tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah Dan Dana Desa 2016, Pmk Nomor 48/Pmk.07/2016. (Klik Donwload)

3) Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor: 93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penyaluran, Pemantaun, Dan Evaluasi Dana Desa. (Klik Donwload)

4) Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 247/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. (Klik Donwload)

Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa (Lkpp) Tentang Desa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. (Klik Download)
Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Nomor 13 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. (Klik Donwload)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016

Admin ARTIKEL INFORMASI PRODUK HUKUM

Andro CELL

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1) Menggali aspirasi masyarakat;

2) Menampung aspirasi masyarakat;

3) Mengelola aspirasi masyarakat;

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;

6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Regulasi Tentang Desa