Archive for Juni 2017

Menteri Desa: 2018 Dana Desa Naik Lagi Menjadi Rp 120 T


TEMPO.CO, Malang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2018 bakal naik lagi hingga mencapai sekitar Rp 120 triliun.

"Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata per desa menerima sebesar Rp 800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp 120 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 1 miliar lebih," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjjyo saat memaparkan kinerja kementeriannya di depan peserta dialog kepala desa dan lurah se-Kabupaten Malang dan Kota Batu di Universitas Islam Malang di Malang, Jawa Timur, Senin, 27 Maret 2017.
Menurut Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp 20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima sebesar Rp 280,3 juta. Pada 2016, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp 643,6 juta.

Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi karena untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," urainya.

Ia mengakui dana desa berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menyerap tenaga kerja hingga mencapai 2,34 juta jiwa.

Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendes PDTT memiliki empat program prioritas, yakni produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. "Kami minta setiap daerah segera menentukan produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.

Selain itu, katanya, program prioritas lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesuin penggerak ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan saat ini sudah mencapai 18.466 unit.

Untuk mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.

"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah Air, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes mampu menjadi perusahaan besar setara internasional," paparnya.

Selain dua prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan pada tahun ini adalah membangun embung air desa dan menciptakan sarana olahraga desa (Raga Desa).

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/27/
Tulisan ini dikutif ulang untuk kepentingan sosial dan pendampingan desa ( admin )***

Smart Village : Inovasi Pembangunan Desa

Rustan Amarullah
(Peneliti PKP2A III-Lembaga Administrasi Negara)
Email : rustanamarullah8@gmail.com

Membangun dari pinggiran sesuai dengan jargon pemerintah saat ini, juga dapat diartikan bahwa fokus pembangunan saat ini adalah dari level terendah yaitu desa atau kampung. Namun demikian, belum tegas apa saja yang dapat dilakukan dan bagaimana cara untuk meningkatkan desa agar bisa setara dengan kota secara cepat dan berkesinambungan. Pandangan bahwa kota lebih maju, lebih canggih, atau lebih sejahtera perlu dibalik dengan langkah-langkah inovatif yang salah satunya adalah menciptakan smart village atau kampung cerdas.
Berdasarkan data BPS Tahun 2015 jumlah penduduk pedesaan mencapai 46,7% yang relatif menunjukkan cukup besar potensi di desa untuk menekan dan mengambil peran turut serta mengatasi problematika urbanisasi. Disamping itu, angka ini menunjukkan bahwa dominannya penduduk indonesia hidup di perkotaan menjadikan desa kurang mendapatkan fokus pengembangan yang optimal serta masih bertindak secara tradisional dalam mengelolanya. Fokus pengembangan desa seyogyanya menjadi lebih mudah karena desa atau kampung memiliki faktor kekuatan positif yang berbeda dengan kota, diantaranya adalah potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah dan relatif belum dikelola secara optimal, potensi sumberdaya manusia (SDM) yang cenderung mudah digerakkan karena tingginya jiwa kekeluargaan atau semangat partisipasinya yang besar untuk terlibat, ketersediaan anggaran yang saat ini desa diberikan celah fiskal yang cukup besar, serta otoritas/ kewenangan desa untuk melakukan self governing community. Oleh karenanya, diperlukan sebuah model pengembangan desa yang lebih optimal, dengan penggunaan aset atau sumberdayanya yang lebih terorganisir dengan baik dan mendatangkan kemajuan bagi pembangunan desa.

Smart Village Sebagai Inovasi Desa

Dilandasi pada kenyataan bahwa desa juga menjadi tumpuan pembangunan nasional, dan keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional maka posisi desa sungguh sangat penting. Desa perlu dikembangkan secara inovatif menuju desa cerdas atau smart village. Konsep smart city yang lagi populer diterapkan di berbagai daerah di Indonesia tidak bisa serta merta dimodelkan untuk desa dalam bingkai smart village, sebab kondisi dan karakteristik antara desa dan kota relatif berbeda. Diperlukan efforts yang lebih untuk pengembangan desa mengingat kondisi lokal, ketersediaan infrastruktur yang ada, serta kecukupan resources yang ada.
Diakui bahwa diperlukan program terencana dan pelibatan lintas sektor sebagai kerja bersama dalam bingkai whole of community untuk mewujudkan smart village ini. Smart village sesuai dengan namanya ditopang oleh seluruh komponen yang juga smart, mulai dari smart institution, smart infrastructure, smart service delivery, smart technology and innovation, serta smart societies. Untuk memenuhi seluruh komponen tersebut, diperlukan dukungan seluruh ekosistem smart village yang berpengaruh. Puluhan organisasi perlu untuk berkolaborasi lintas industri/ sektor untuk membangun sebuah smart village. Ini termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas teknologi, pemerintah daerah, litbang akademik, organisasi sosial, perusahaan besar dan kecil, petani, buruh, dll. Banyak dari organisasi ini berada di luar ekosistem desa, namun relatif cukup memiliki pengaruh untuk terlibat dalam program smart village. Oleh karenanya, pemerintah desa maupun masyarakat desa membutuhkan bantuan segenap elemen untuk mewujudkan smart village.
Membangun smart village atau kampung cerdas tidak semata-mata terbatas pada kecanggihan ICT (Information Communication and Technology) saja, tetapi yang lebih utama dan perlu ditekankan adalah bagaimana konsep smart village ini bisa mengubah kapasitas masyarakatnya dan cara mereka berinteraksi. Menciptakan kesadaran di antara warga desa tentang pentingnya inovasi dalam usaha mikro dan kecil untuk menciptakan kewirausahaan adalah hal penting. Pada saat yang sama memanfaatkan pengetahuan penduduk desa dengan mengembangkan kompetensi penduduknya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah tahap kunci dari smart village.
Smart village atau kampung cerdas akan mendesain desa sebagai pusat kreativitas warga yang menggabungkan antara kegiatan ekonomi produktif dan kreatif, peningkatan pendidikan dan kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dengan instrumen ICT sebagai pendorongnya. Dengan kampung cerdas ini, peran pemerintah desa lebih dioptimalkan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Operasionalisasi kampung cerdas dapat dipusatkan di kantor desa dan balai desa, sehingga desa dan balai desa akan terus dikunjungi oleh masyarakat desa dengan berbagai ragam aktivitas. Balai desa dan kantor desa diharapkan bisa berfungsi pula sebagai rumah kreatif warga atau dapat ditingkatkan lagi menjadi wadah citizen-sourcing, yaitu tempat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide atau inovasi yang dapat dikembangkan di desanya, bahkan para expertise atau pakar dapat diundang ditempat ini untuk memberikan saran terobosan bagi kemajuan desa.
Smart Village sebagai Komitmen Aksi Inovasi Selanjutnya
Dengan total desa sebanyak 74.093 desa menjadi aset yang akan dikembangkan menuju smart village. Jika kesemua desa sudah mampu mencapai smart-village maka arus ruralisasi akan meningkat, beban perkotaan akan menurun, perekonomian nasional akan tumbuh pesat, dengan disertai menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan daerah yang relatif merata. Untuk mencapai mimpi, ini fokus kebijakan pembangunan desa melalui program smart-village perlu dilakukan dengan disertai komitmen bersama.
Kampung Pintar, Desa Cerdas, smart village, atau istilah smart lainnya perlu menjadi agenda utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam mendorong daerah rural menjadi kawasan maju dan modern. Smart village akan menjadikan pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran/ kontribusi yang sangat tinggi dalam memajukan desanya. Smart city maupun smart village adalah dua komponen yang saling melengkapi untuk memperluas pemenuhan pelayanan publik yang lebih modern dan merata. Namun, dengan menitikberatkan pada upaya pemecahan masalah nasional, seperti kemiskinan, kesehatan, air bersih, listrik, hingga potensi lokal yang terbengkalai, maka pilihan kebijakan smart village sebagai fokus inovasi pembangunan daerah akan lebih menguntungkan. (*)


Sumber : http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/24/smart-village-inovasi-pembangunan-desa

Tulisan ini dikutif ulang untuk kepentingan sosial dan pendampingan desa ( admin )***

Ini Cara Kemendes Tingkatkan Kompetensi Pendamping Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, sisa pinjaman Bank Dunia yang dialokasikan untuk pembangunan desa akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi para pendamping desa.
"Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Bantuan Bank Dunia lebih banyak digunakan untuk pelatihan dan pendampingan," kata Eko dalam siaran persnya, Rabu, (12/4).



Anggaran program pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan desa masih tersisa. Program pinjaman tersebut akan berakhir pada tahun 2018 mendatang.
Selama ini, terang Eko, dana pinjaman sebagian besar digunakan untuk pembiayaan pendamping desa. Namun mulai tahun ini, pembiayaan pendamping desa akan diambil dari APBN.
"Tahun-tahun lalu pendamping desa dibiayai dari Bank Dunia, tahun ini pendamping desa dibiayai dari APBN. Tapi untuk tenaga teknis provinsi masih dibiayai dari provinsi," katanya.
Pelatihan yang akan diberikan bekerjasama dengan Bank Dunia. Pelatihan ini akan mendatangkan berbagai ahli dan pakar dari luar negeri untuk meningkatkan kompetensi pendamping desa.
Sebenarnya, terang Eko, tak sedikit negara yang sukses dalam melakukan pengembangan wilayah pedesaan. Makanya melalui kerjasama diharap terjadi saling tukar pengalaman dan program.
Perlu diketahui banyak negara yang telah melaksanakan program seperti Program Unggulan Kawasan Pedesaan. Ini dilakukan dengan memasukkan dunia usaha ke desa-desa sehingga perekonomian desa menjadi lebih kuat.

Sumber : nasional.republika.co.id

Tulisan ini dikutif ulang untuk kepentingan sosial dan pendampingan desa ( admin )***

Bahas Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Kunjungi Cisompet


GARUT, (GE).- Tenaga Ahli Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Garut, Ghinan Wibawa, baru-baru ini melakukan monitoring kegiatan pendampingan desa sekaligus membahas kegiatan di bidang Tekhnologi Tepat Guna (TTG). Kunjungan monitoring dilaksanakan di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut beberapa waktu lalu. Kedatangan TA TTG yang didampingi tiga orang staff tersebut diterima langsung oleh Kasi PMD Kecamtan Cisompet, Hj. Ayi dan tiga orang pendamping desa, Asep Ridwan, Alamsyah Ridwan dan Syamsul Ridwan. Selama kunjungan, Ghinan mendiskusikan kinerja pendamping desa dalam proses perencanaan pembangunan desa serta memantau kegiatan program bidang Tekhnologi Tepat Guna (TTG) di Cisompet yang dinilai masih minim. Ghinan menjelaskan, sebenarnya untuk mengembangkan tekhnologi tepat guna di daerah seperti di Kecamatan Cisompet sangat mudah. “Hanya yang menjadi persoalan kesadaran masyarakat setempat yang masih minim,” ungkapnya. Dia mencontohkan, sampah-sampah pun bisa menghasilkan keuntungan dan memiliki potensi ekonomi yang bagus jika dapat dikelola dengan baik.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu memberikan bantuan modal ke warga di Kec. Kersamanah karena disana program TTG telah berjalan dengan baik. Sebab itu, kita mesti rajin sosialisasikan ke masyarakat terkait pentingnya TTG dan sebuah kesadaran terhadap lingkungan,” tandasnya disela-sela diskusi di ruangan Kantor Kecamatan Cisompet.
Master hukum ini menjelaskan, pendamping desa diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi sederhana yang ada disekitar masyarakat.
Diungkapkannya, di sini (Garut) kinerja pendamping desa masih cukup mudah dan terjangkau, berbeda dengan di Papua atau Kalimantan. “Kunjungan dari satu desa ke desa lainnya bisa menelan biaya transfortasi Rp 10 juta dan untuk sewa perahu saja bisa mencapai 4 juta,” imbuhnya. (Sy)***

Sumber : Garut Express

Tulisan ini dikutif ulang untuk kepentingan sosial dan Pendampingan Masyarakat (Admin )***

Memasang Pompa Hidram pada Lokasi Datar (Tanpa Potensi Terjunan)

Instalasi pompa hidram pada lokasi datar, perlu adanya penggalian untuk mendapatkan beda tinggi antara posisi pompa hidram dan sumber. Namun ada kendala pada air limbah buang, kemana mengalirkanya air sisa operasi pompa hidram yang jumlahnya hampir 60% air yang ada..?. pada instalasi yang kami lakukan di lokasi ini Desa Gunugronggo Malang, memiliki sebuah sumber yang sangat jernih dan air yang melimpah. masyarakat sekitar memanfaatkanya untuk mandi cuci dengan memasang pompa listrik. Selain itu masyarakat juga menggunakan air sumber ini untuk irigasi dengan membuat parit dan disalurkan ke sawah-sawah mereka. namun hanya posisi sawah atau lahan pertanian yang lebih rendah dengan  . 

Gambar Sumber Air Yang Jernih dan Melimpah


Pekerjaan dimulai dengan melakukan study lapangan dan penentuan titik lokasi yang memungkinkan ada beda tinggi antara permukaan air dan pompa. Selain itu juga memperhatikan lokasi limbah buang pompa hidram. Lokasi limbah pompa hidram yang cukup jauh, sehingga ada kemungkinan terjadi genangan pada rumah pompa. hal ini perlu di perhatikan adalah design pompa yang mampu bekerja dalam genangan air. 


Gambar penggalian dan pemasangan pipa peluncur





Rumah Pompa

Langganan: Postingan (Atom)